My Name is Faisal Saleh

Sebanyak 11.282 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik bakal menikmati gaji ke-13 yang totalnya Rp 28,655 miliar. Gaji ke-13 ini rencananya dibagi Jumat (25/6) untuk PNS golongan I sebanyak 322 orang, golongan II 2.794 orang, golongan III 5.157 orang, dan golongan IV sebanyak 3.009 orang.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Yetty Sri Suparyatie mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana itu. “Jangan khawatir, dananya sudah siap, dijamin Jumat siang semua PNS sudah menerimanya,” ujar Yetty, Rabu (23/6).

Read more…

Untuk priode tahun 2010, pemerintah akan menerapkan tiga jenis seleksi untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga guru honorer yang belum diangkat, dengan total 946 ribu orang secara nasional.

Anggota Komisi X DPR RI, Wayan Koster, saat menerima rombongan Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) serta Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FKTHSN) Sumut, di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin menyebutkan tiga jenis seleksi itu dilakukan guna pantas diterapkan mengingat besarnya jumlah guru honorer yang akan diproses menjadi PNS.

Read more…

Guru agama mendapat angin segar. Departemen Agama telah mengajukan anggaran untuk menambah tunjangan bagi 490.264 guru agama se-Indonesia.

Masing-masing guru agama akan mendapatkan tambahan tunjangan sebesar Rp250 ribu setiap bulannya. Anggaran tersebut akan masuk dalam usulan prioritas APBN-P 2010.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Yoyoh Yusroh kepada JPNN, Selasa (9/2) di Jakarta. Yoyoh menerangkan bahwa sebenarnya sejak tahun 2006 guru agama telah mendapatkan tunjangan sebesar Rp200 ribu. Namun tidak semua guru agama mendapatkannya, karena jumlah guru agama semakin meningkat. Akibatnya ada di antara guru agama yang tidak dapat tunjangan karena keterbatasan anggaran.

Read more…

  Jakarta- Semua guru honorer harus diangkat menjadi CPNS. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR RI bersama Mendiknas M Nuh, Menag Surya Dharma Ali, Menpan EE Mangindaan, dan kepala Badan Kepegawaian Negara di DPR, kemarin (25/1). Sementara itu, guru honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD juga harus diperhatikan. Terutama menyangkut kesejahtaraan mereka..

Rapat gabungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII Burhanuddin Napitupulu itu menyepakati persoalan guru honorer harus segera dituntaskan menyusul segera disahkannya rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan guru honorer. Untuk mempercepat itu, segera dibentuk panita perja (panja) yang anggotanya gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X.

Tugas panja memberi masukan untuk RPP agar tidak ada diskriminasi terhadap guru honorer. Masa kerja panja adalah satu bulan. Dalam rapat itu juga disepakati bahwa kesejahteraan guru juga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. “Guru yang sudah menjadi CPNS namun belum diangkat harus segera ditetapkan menjadi PNS tanpa seleksi, melainkan cukup dengan verifikasi administrasi,” terang Burhanuddin.

Read more…

Desakan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan bagi guru nonpegawai negeri sipil, terutama guru swasta, guru tidak tetap, guru honorer, dan guru wiyata bhakti, terus menguat.

Ini karena keberadaan para guru nonpegawai negeri sipil itu tetap dibutuhkan untuk mendidik anak-anak bangsa karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan guru sesuai kebutuhan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Tuntutan untuk segera merealisasikan perlindungan untuk menjamin perbaikan kesejahteraan dan karier guru nonpegawai negeri sipil (non-PNS) itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berlangsung di Balikpapan, Minggu (24/1/2010). Hadir dalam pertemuan itu lebih dari 700 pengurus PGRI provinsi dan kota/kabupaten dari seluruh Indonesia. 

Read more…

Terhitung mulai 1 Febuari 2010 nanti, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa lagi mengakses Facebook di kantor. Pasalnya, Pemkab sudah sepakat untuk memblokir situ tersebut selama jam kerja. Penyebabnya karena selama ini akvitas online telah memperlambat koneksi dan menggangu kinerja mereka.

Read more…

Penghasilan guru lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil atau PNS lainnya. Itu terjadi karena hanya guru yang mendapatkan tunjangan kependidikan sebagai tambahan pada komponen penghasilannya.

Informasi tersebut terungkap dalam Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Buku tersebut diterima Kompas di Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Tunjangan kependidikan untuk guru bergolongan II/a dengan masa kerja 10 tahun ditetapkan senilai Rp 286.000 per bulan. Oleh karenanya, jika ditambahkan dengan komponen penghasilan lainnya, maka penghasilan bersih seorang guru golongan II/a dan belum kawin akan mencapai Rp 2.489.635 per bulan.

Read more…

Sekitar 170 pegawai negeri sipil pada Pemerintahan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, belum lama ini berunjuk rasa dengan tidak beraktivitas seperti biasanya. Pasalnya, dalam waktu dekat mereka akan dimutasi dan dilantik menjadi pejabat baru di Kabupaten Sabu Raijua, yang tak lain kabupaten hasil pemekaran.

Read more…

Antisipasi adanya anggota PNS yang mangkir pasca libur Pilpres Rabu (8/7/2009) kemarin, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menginstruksikan seluruh kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengecek siapa saja PNS dilingkungannya yang tidak masuk kerja hari ini.

Read more…