Kabar gembira bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU). Tahun ini pemerintah akan memasukkan lulusan SMU non kejuruan dalam formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah pun menjatah 10 persen dari formasi yang diajukan tiap daerah.

‘’Lulusan SMU masih bisa kita toleransi. Asalkan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job descriptionnya,’’ kata Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho saat ditemui JPNN di Jakarta, kemarin (11/2).
Meski pemerintah memberikan peluang bagi lulusan SMU, namun tetap harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Antara lain, pengajuan berasal dari pemda di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Tenaganya ditempatkan di mana, apakah menjadi tenaga administrasi atau apa.

‘’Jadi harus jelas, pekerjaannya apa. Karena setiap usulan harus disertai alasan yang jelas,’’ tegasnya.
Bagaimana dengan daerah pemekaran? Menurut Ramli, tidak bisa mengusulkan tenaga dari lulusan SMU. Bisa lulusan sekolah menengah tapi harus kejuruan. Contohnya Sekolah Menengah Pertanian, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan lain-lain.
‘’Kalau yang dimekarkan itu perkotaan, tidak layak terima lulusan SMU lagi. Lulusan SMU itu harus melanjutkan pendidikan ke diploma atau S1,’’ ucapnya.
Diakui Ramli, pemerintah berkeinginan pendidikan PNS minimal D III. Namun, tahun lalu banyak daerah yang memohon untuk formasi dari SMU. Itu sebabnya, tahun ini peluang tersebut masih dibuka. (esy/jpnn)