Blog "My Name is Faisal Saleh"

SBI SYARIAH MOMENTUM OPTIMALISASI BANK SYARIAH

TAK terasa perbankan syariah telah hadir lebih 15 tahun di Indonesia, tahap demi tahap telah dilalui dengan penuh keyakinan dan ikhtiar. Dalam usia tersebut, disadari sepenuhnya bahwa peran dan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup lambat jauh dari harapan semua pihak. Pangsa asset perbankan syariah baru mencapai Rp 33,2 triliun atau 1,77 persen dari total asset perbankan nasional di Indonesia (posisi Oktober 2007). Padahal, akhir tahun 2008 pangsa asset perbankan syariah ditargetkan mencapai 5% yang ekuivalen dengan Rp 91,57 triliun di akhir 2008. Di sisi lain, Perkembangan perbankan dan keuangan syariah global telah mencapai sekitar 900 miliar dolar AS dan tumbuh 20 persen per tahun. Hingga akhir 2010, aset tersebut diproyeksi akan terus tumbuh pesat dan bahkan bisa mencapai dua triliun dolar AS.

Namun, dengan kesadaran itu menjadi cambuk tersendiri bagi para pelaku perbankan syariah di Indonesia untuk tetap terus berkiprah dalam mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

MOMENTUM SBI SYARIAH

Di tahun 2008, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% (semula 6,8%). Pertumbuhan 6,4% tersebut terutama diharapkan dari pertumbuhan investasi. Berdasarkan prospek kondisi makroekonomi Indonesia tersebut, maka dapat diprediksikan pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun depan masih akan menikmati high-growth dibandingkan pertumbuhan perbankan secara nasional.

Kondisi pertumbuhan ekonomi secara umum akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuannya dalam melakukan konsumsi dan saving (tabungan). Pada saat yang sama kapasitas perbankan untuk melakukan pembiayaan sektor riil banyak dipengaruhi oleh besarnya dana masyakat yang mampu diserap dalam bentuk tabungan.

Kini, Bank syariah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dana investasinya. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan instrumen moneter berbasis syariah yang bernama Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS). Instrumen khusus untuk perbankan syariah ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang telah diterbitkan.

Pada kwarta II tahun 2008, Bank Indonesia (BI) untuk pertama kalinya telah melakukan lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Instrumen SBIS ini dilelang bersamaan dengan SBI 1 bulan dan SBI 3 bulan.

Dalam lelang perdana, SBI ini berjangka 1 bulan (28 hari) dengan tingkat imbalan 7,97 persen menyerap semua penawaran yang masuk dari investor sebesar Rp 1,14 triliun. Frekuensi penawaran lelang adalah 16 transaksi, tanggal setelmen dilakukan 2 April 2008 yang akan jatuh tempo pada 30 April 2008. Adapun lelang SBI satu bulan menyerap dana Rp 49 triliun dengan bunga 7,97 persen yang jatuh tempo 2 Mei 2008, sementara lelang SBI tiga bulan menyerap dana Rp 5,92 triliun dengan bunga 8,03631 persen, jatuh tempo pada 3 Juli 2008.

Ketika regulasi yang saat ini sedang dinanti-nantikan oleh para pelaku perbankan syariah yaitu berupa pemberlakuan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penghapusan pengenaan pajak berganda (double taxation) pada transaksi syariah dan pemberlakuan UU Perbankan Syariah. Kehadiran SBI syariah setidaknya merupakan langkah awal dan sinyal untuk memantapkan dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dari berbagai masalah krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, DPR, dan BI. Terlebih, SBI Syariah dengan tingkat return yang setara atau mendekati bunga SBI konvesional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik disaat perbankan mengalami kelebihan lukuiditas serta akan membuat perbankan syariah untuk aktif menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK) yang selama ini masih lebih banyak membatasi diri.

Penempatan dana perbankan syariah di instrumen BI selama ini terbilang kecil. Pada akhir November 2007, misalnya, total dana bank syariah yang mengendap di SWBI tercatat hanya sebesar Rp 1,64 triliun. Sedangkan nilai posisi outstanding pembiayaan yang mengucur dari bank syariah mencapai Rp 26,55 triliun, dengan total DPK di bank syariah mencapai Rp 25,66 triliun. Jadi, rata-rata FDR bank syariah adalah 103,5 persen.

Jadi, dengan adanya instrumen tersebut, bank syariah tidak perlu takut menerima dana pihak ketiga dari individu atau korporat dalam jumlah besar. Saat ini banyak bank umum ataupun unit usaha syariah yang enggan menerima dana masyarakat yang bernilai besar karena kuatir tidak mampu menyalurkannya. Bila hal tersebut dipaksakan, akibatnya bagi hasil yang diterima pemilik dana justru akan mengecil dan tingkat pembiayaan bermasalah pun akan meningkat.

SBI SYARIAH; PELUANG DAN HARAPAN

Kehadiran SBI Syariah yang semoga diikuti UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pemberlakuan UU Perbankan Syariah, maka akan mendorong optimalisasi pengembangan bisnis treasury lembaga keuangan dan perbankan syariah yang ditargetkan sebesar 5 persen pada akhir 2008 akan tercapai.

Bank syariah akan agresif dalam memperbesar dana pihak ketiga (DPK) karena bisa diinvestasikan dalam berbagi instrumen saat ini perbankan syariah tidak bisa melakukannya sehingga dana pihak ketiga dibatasi. Satu-satunya instrumen yang bisa dilakukan adalah sukuk korporasi, ini pun jumlahnya terbatas hanya tiga bulan sekali baru terbit. Tanpa ada kanalisasi investasi syariah dalam berbagai instrumen maka dana pihak ketiga yang besar justru menimbulkan beban bagi bank syariah, jadi saat ini pertumbuhan perbankan syariah seolah-oleh dihambat.

Di sisi lain, kehadiran instrumen SBI syariah tidak akan membuat bank malas menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Beberapa aturan telah ditetapkan dalam implementasinya, bank syariah yang bisa membeli SBI syariah hanya yang memiliki rasio penyaluran pembiayaan atau financing to deposit ratio (FDR) sebesar 80 persen. Sehingga fungsi intermediasi bank memainkan peranannya dan tetap melakukan pembiayaan ke sektor riil. Juga, penerbitan SBI Syariah tidak akan mengganggu perekonomian akibat perbankan lebih senang menempatkan dananya di SBI syariah dibanding menyalurkannya. SBI Syariah hanya sebagai wadah atau instrumen alternatif sementara alternatif investasi disaat bank mengalamai kelebihan likuiditas.

Meski demikian, menyimak kondisi sekarang dengan share bank syariah masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional, tentunya peran ideal bank dan lembaga keuangan syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas belum akan begitu terasa. Dalam kondisi seperti ini, salah satu elemen pokok dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pemerintah (regulator), perlu mengambil alih dan memegang peranan kunci perekonomian dengan didukung oleh kalangan lembaga keuangan syariah itu sendiri.

SINERGI LEMBAGA KEUANGAN

Pada hakikatnya kelebihan likuiditas akan sulit terjadi pada sistem ekonomi Islam karena dana masyarakat di perbankan syariah secara otomatis akan mengalir ke sektor riil melalui instrumen pembiayaan syariah yang real sector based. Transaksi yang memperdagangkan nilai uang, tanpa adanya underlying asset atau tanpa adanya keterkaitan langsung dengan produk riil (barang/jasa), tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Secara konseptual dan mengingat peran pentingnya terutama pemberdayaan sektor riil, sistem keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem ekonomi dan keuangan alternatif-solutif. Karena sistem keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif dalam memobilisasi dana investasi antar berbagai belahan dunia. Keuangan syariah dapat mendorong wilayah-wilayah yang mengalami kelebihan dana untuk menyalurkan dana ke sejumlah wilayah yang kekurangan dana. Ini bisa mendorong Integrasi keuangan regional bahkan pada tataran internasional.

Untuk merealisasikan hal ini, diperlukan suatu wadah integrasi dan sinergi yang solid antara lembaga keuangan syariah yang ada. Industri keuangan syariah di Indonesia seperti kepingan puzzle yang terpisah dan pengawasannya pun di lembaga berbeda-beda. Kehadiran IIGMA (Indonesia Islamic Global Market Association) di Indonesia sebagai wadah yang beranggotakan hampir seluruh praktisi treasury lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu fenomena baru dan menarik, dan dikelola dengan baik, terlebih menyatukan kepingan puzzle agar tercipta gambar yang lebih sempurna tentunya sesuai misi bisnis Islami yang menganjurkan untuk saling berjama’ah dan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan.

Sehingga tidak berlebihan, misi IIGMA sebagai wadah katalisator untuk mewujudkan integrasi pasar keuangan syariah merupakan sebuah pra kondisi yang penting bagi upaya mewujudkan sinergi antar lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan sektor riil dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, agar kita tidak ketinggalan jauh lagi dibandingkan negara-negara Asia lainnya, baik dari segi kebijakan regulasi maupun ketersedian jenis produk investasi syariah, sudah saatnya kita bertindak cepat dan action plan yang terencana dengan mempersiapkan diri mengambil peluang tersebut dalam membentuk sinergi dan integrasi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

by: Agus Sabaruddin